Oleh: Suratmin Amir
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Kabupaten Mamuju menghadapi gangguan distribusi air bersih dari PDAM Tirta Manakarra yang berlangsung berhari-hari. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk minum, memasak, mandi, serta menunjang aktivitas ekonomi kecil seperti UMKM dan pedagang kaki lima.
Kurangnya informasi yang jelas, lambatnya penanganan teknis, serta minimnya komunikasi publik turut memperburuk situasi. Masyarakat merasa dirugikan, sementara pihak penyedia layanan menghadapi kendala teknis dan keterbatasan anggaran.
Fenomena ini menuntut kebijakan yang bijak, bukan sekadar keputusan administratif, tetapi kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara proporsional dan berkeadilan.
Jalan Keluar
Menyediakan mobil tangki air gratis ke wilayah terdampak secara terjadwal. Menyampaikan informasi resmi dan transparan setiap hari melalui media sosial dan radio lokal. Kemudian membuka layanan pengaduan cepat (hotline/WA center). Itu untuk solusi jangka pendek.
Untuk jangka menengah, diperlukan audit teknis terhadap jaringan distribusi yang rawan kebocoran. Kemudian penyusunan SOP tanggap darurat gangguan layanan, serta pemberian kompensasi atau pengurangan tagihan bagi pelanggan terdampak.
Untuk jangka panjang, diperlukan mdernisasi instalasi pengolahan air, peningkatan kapasitas sumber air baku, serta pengawasan bersama antara pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.
Pendekatan bijak berarti tidak menyalahkan satu pihak, mengutamakan komunikasi terbuka, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan kepentingan umum.
Risiko dan Dampak
Jika problem air bersih ini tidak ditangani akan menimbulkan banyak dampak. Mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, gangguan kesehatan masyarakat, potensi konflik sosial, hingga timbulnya kerugian ekonomi bagi pelaku usaha kecil.
Sebaliknya, jika ditangani secara bijak tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, stabilitas sosial tetap terjaga, pelayanan publik menjadi lebih profesional.
Asas Manfaat
Risiko kebijakan kompensasi memang berdampak pada kondisi keuangan daerah, namun dampak sosial positifnya dinilai jauh lebih besar dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Ada banyak manfaat yang akan didapatkan:
- Manfaat Sosial: Masyarakat merasa diperhatikan dan dilindungi.
- Manfaat Administratif: Terbangunnya sistem layanan darurat yang terstandar.
- Manfaat Ekonomi: Aktivitas UMKM tetap berjalan.
- Manfaat Politik dan Pemerintahan: Meningkatkan citra pemerintahan yang responsif dan humanis.
Penegasan
Kebijakan yang bijak bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Gangguan layanan air bersih merupakan ujian kepemimpinan dan manajemen pelayanan publik. Dengan pendekatan yang transparan, responsif, dan partisipatif, krisis ini dapat menjadi momentum perbaikan sistem pelayanan publik di Mamuju. (*)
*) Penulis merupakan Mahasiswa FH Universitas Tomakaka
