Wagub Sulbar Sampaikan Permasalahan di hadapan komisi II DPR RI
JAKARTA, Wakil Gubernur Sulbar Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga menghadiri rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI Jakarta, Kamis 30 April 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri Kemendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia ikut secara virtual.
Dalam rapat tersebut dibahas terkait penyelenggaraan Pemda, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BLUD dan pengelolaan kepegawaian.
Nampak wakil Gubernur Sulbar memberikan paparan dengan menyampaikan beberapa poin penting
Diantaranya permasalahan Sulawesi Barat saat ini, bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif mengalami perlambatan di tahun 2024 sebesar 4,76 persen dibawa rata-rata nasional.
Angka kemiskinan jugamasih tinggi berada diatas rata-rata nasional sebesar 10,71 persen pada tahun 2024.
Pembangunan wilayah belum merata dengan terbatasnya infrastruktur konektivitas dengan kondisi jalan provinsi baru mencapai 46,89 persen.
Tata kelola pemerintahan belum optimal,RB 60,2/B, indeks SPBE 3,70 poin, indeks inovasi 49,5 poin, serta kualitas SDM masih rendah, dan rendahnya kapasitas fiskal.
Rendahnya investasi dan kerjasama daerah, di tahun 2024 realisasi investasi hanya sebesar 2,9 triliun dan infrastruktur pendukung investasi masih minim.
Selain itu, resiko bencana di Sulawesi Barat masih tinggi berdasarkan nilai IRBI tahun 2024 sebesar 155,69 poin dengan kategori tinggi.
Salim S Mengga juga menyampaikan tingginya ketergantungan kerja ASN kepada non ASN dan distribusi ASN belum profesional antar kabupaten dan sektor, serta sistem merit masih lemah.
Wakil Gubernur Sulbar mengungkapkan bahwa Sulawesi Barat menghadapi tantangan struktural dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Dukungan pusat melalui pembuatan fiskal, reformasi tata kelola dan regulasi yang adaftif menjadi krusial.
Mengakhiri paparannya, Salim S Mengga berharap agar merevisi alokasi dan formula transfer dana ke daerah berbasis keadilan fiskal.
Untuk mendukung regulasi BUMD/BLUD dalam hilirisasi SDA dan pangan serta penguatan implementasi sistem merit dan transformasi SDM ASN. (*rls)
